Syarat Pengajuan UP Tahun 2018

 

Syarat Pengajuan Uang Persediaan (UP) Tahun 2018 | Sahabat Satker - Dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan operasional  satuan kerja Kementerian/Lembaga di tahun 2018 ini, beberapa hari lalu terbit surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-117/PB/2018 tentang Pembayaran Uang Persediaan pada Awal Tahun 2018.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ,

Satuan kerja Kementerian/Lembaga dapat mengajukan SPM UP sepanjang telah melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2017dengan KPPN meskipun proses rekonsiliasi belum selesai. Jadi meskipun belum terbit BAR satker bisa mengajukan SPM UP ke KPPN setempat.

SPM UP dibayarkan dengan syarat :

1. Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga telah mempertanggungjawabkan sepenuhnya UP/TUP Tahun Anggaran 2017 (UP/TUP tahun 2017 sudah di NIHIL kan baik melalui SPM GU NIHIL/PTUP atau dengan setoran sisa UP/TUP);
2. Pengajuan UP dilampiri dengan Surat Pernyataan KPA bahwa satuan kerja akan segera menyelesaikan rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2017;   

Dalam hal satuan Kerja mengajukan SPM UP melampaui besaran UP yang seharusnya, maka izin persetujuan pembayaran UP tersebut diberikan oleh kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dengan KPPN Bayar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja telah menyelesaikan rekonsiliasi Laporan Keuangan, dan ;
2. Satuan Kerja mengikuti ujicoba penggunaan kartu kredit pemerintah sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang pelaksanaan ujicoba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan kartu kredit. 

Untuk pelaksanaan pembayaran UP awal tahun 2018 tetap berpedoman pada Peraturan MEnteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran .

Baca Juga : Cara Membuat SPM UP

Oke Sahabat, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon bantuannya SHARE jika berkenan. Terima kasih.

Salam Hangat,
Sahabat Satker