Syarat Pengajuan SPM UP

 

SPM UP adalah ?

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP, adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dananya dipergunakan sebagai UP untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

Ketentuan Umum dalam Uang Persediaan (UP)  :

• Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
• Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
  
• KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP.
• UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran :
• Belanja Barang (akun 52);
• Belanja Modal (akun 53);
• Belanja Lain-lain (akun 58).
  

• UP yang diajukan berupa : 
• UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui rekening Bendahara Pengeluaran/BPP yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.
• UP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.
  

• Proporsi pengajuan UP ke KPPN adalah sebagai berikut :
• Besaran UP tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP.
• Besaran UP kartu kredit pemerintah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP.

• Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan terhadap :
• Perubahan UP melampaui besaran UP.
• Perubahan proporsi besaran UP tunai yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada poin nomor 4 dengan dengan mempertimbangkan :
• Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun.
• kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan yang melampaui besaran UP.
  

• KPA dapat mengajukan UP dalam bentuk UP tunai sebesar 100% apabila memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP hanya sampai dengan Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).
• Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,-.
• Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp. 50.000.000,- .
• Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
• Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.
  

• Terkait dengan teguran dalam pengelolaan Uang Persediaan, dirubah menjadi sebagai berikut :
• Dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan, jika satker tidak mengajukan penggantian UP maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA (sesuai format dalam PMK-190).
• Dalam 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP (revolving UP), maka Kepala KPPN akan memotong UP sebesar 25%.

• Sudah menyelesaikan kewajiban administrasi Tahun Anggaran Sebelumnya, antara lain :
• Sisa UP/TUP tahun anggaran sebelumnya sudah nihil;
• Sudah melakukan rekonsiliasi UAKPA bulan Desember TA sebelumnya;
• Sudah menyampaikan LPJ Bendahara bulan Desember TA sebelumnya;
• Sudah menyampaikan syarat-syarat awal tahun anggaran (SK Pejabat Pengelola Keuangan, Spesimen Tanda Tangan, PIN PPSPM, dan Permohonan KIPS)
  

Surat Pernyataan UP (PMK-190/PMK.05/2012) & Surat Pernyataan akan Menyelesaikan Rekonsiliasi (S-117/PB/2018) Download disini